itoday.id | Tangerang Selatan –Tangerang Selatan – Dalam rangkaian Konferensi Pers Alco Kemenkeu Banten terkait penerimaan kepabeanan dan cukai, secara khusus Kepala Kantor Wilayah DJBC Banten menyampaikan capaian penerimaan dari sektor Bea Masuk dan Cukai. Hingga akhir bulan Mei 2023, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 5,30 Triliun atau sebesar 41,48 % dari target, dan mengalami pertumbuhan sebesar 8,55 % (yoy).
Capaian realisasi penerimaan komponen Kepabeanan dan Cukai secara nominal bersumber dari penerimaan Bea Masuk (BM) Rp 4,32 Triliun, Cukai Rp 0,9 Triliun, dan Bea Keluar (BK) Rp5,36 miliar.
Kinerja komponen penerimaan Kepabeanan dan Cukai yang bersumber dari penerimaan Bea Masuk (BM) dan Cukai masing-masing tumbuh positif 6,87 persen (yoy) dan 21,90 persen (yoy). Sedangkan Bea Keluar (BK) terkontraksi 86,65 persen (yoy). Kinerja positif Bea Masuk didorong oleh membaiknya kinerja impor nasional, terutama barang konsumsi dan kebutuhan bahan baku Industri, barang modal dan barang konsumsi.
“Mungkin dari apa yang saya sampaikan, rekan-rekan berpikir impor jauh lebih banyak dari ekspor. Namun yang perlu diperhatikan adalah impor dan ekspor yang kita catat adalah pelabuhan tempat pemasukan dan pengeluaran barang. Contohnya banyak impor barang curah yang dilakukan di Merak namun pengeluaran barang (ekspor) dilakukan di Tanjung Priok oleh perusahaan tersebut, sehingga data ekspornya tercatat di Tanjung Priok.
Menurut catatan kami capaian penerimaan di sektor Kepabeanan dan Cukai sudah bagus.” Lanjut Rahmat Subagio di Bazar Expo/UMKM Tangerang Selatan, Banten, Rabu (5/7/2023).
Selanjutnya Rahmat Subagio yang merupakan Kepala Pokja UMKM Kemenkeu Provinsi Banten juga menyampaikan kinerja dan strategi yang dilakukan untuk mendukung UMKM di Provinsi Banten.
Sampai saat ini, Kementerian Keuangan telah berhasil melakukan beberapa ekspor perdana oleh UMKM Binaan Kementerian Keuangan, seperti Pelepasan Ekspor Perdana UMKM PT Hasil Alam Multi persada yang berhasil mengekspor 26 ton Lidi Nipah dan Lidi Kelapa ke India, dengan nilai ekspor sekitar 15.000 US Dollar dan Pelepasan Ekspor Perdana UMKM PT. Persatuone Komoditas Indonesia (Cartenz Cocoa) yang berhasil mengekspor 28 ton Cocoa Powder atau bubuk kakao/coklat ke India dan Turki.
Selain itu, Kementerian Keuangan Provinsi Banten juga aktif melakukan dukungan kepada para pelaku UMKM dengan melakukan sosialisasi, pelatihan, Focus Group Discussion (FGD),dukungan pemasaran seperti Expo UMKM dan dukungan lainnya.
Kementerian Keuangan juga kerap melaksanakan koordinasi dengan instansi dan lembaga lainnya seperti Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Banten, Dinas Koperasi Provinsi Banten, Pemerintah Daerah di Provinsi Banten, dan lain sebagainya.Sebagai bentuk dukungan kepada UMKM, saat bersamaan dengan kegiatan Konferensi Pers Alco, dilakukan pula kegiatan Bazaar UMKM dan Gelar Pangan Murah.
Kegiatan Bazaar UMKM ini diikuti oleh 20 (dua puluh) UMKM produk Makanan dan Minuman serta Fashion, binaan dari Kementerian Keuangan Provinsi Banten.
Dalam Bazaar UMKM ini, Kanwil Bea Cukai Banten (beserta satuan kerja dibawahnya, Bea Cukai Merak dan Tangerang) berkolaborasi dengan KPU BC Soekarno Hatta, membuka booth Klinik Ekspor. Pada booth tersebut para pengunjung dapat bertanya mengenai tata laksana ekspor, khususnya kepada para pelaku UMKM.
“Antusiasme pengunjung terlihat dari kehadiran kurang lebih 22 orang ke booth Bea dan Cukai untuk meminta informasi. Disamping itu petugas Bea Dan Cukai juga aktif mengunjungi booth-booth UMKM untuk memberikan edukasi bahwa ekspor itu mudah,” ungkap Rahmat Subagio.
Dalam acara ini, dilakukan pula kegiatan Gelar Pangan Murah bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan Pemprov Banten, dimana masyarakat dapat menerima manfaat dengan adanya penjualan sembako murah kepada masyarakat. Kegiatan ini dapat terealisasi berkat bantuan dari Pemerintah Provinsi Banten yang mendukung dalam penyediaan sembako antara lain beras dan telur murah kepada masyarakat setempat.
Kementerian Keuangan akan terus mengupayakan peningkatan penerimaan negara baik dari sektor penerimaan bea masuk dan cukai maupun perpajakan, dengan melakukan peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dan peningkatan pengawasan. (Red)
