itoday.id | Tangerang Selatan – Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Banten bersama dengan Kepala Satuan Kerja di Provinsi Banten kembali menyampaikan kinerja Kemenkeu Provinsi Banten dalam Konferensi Pers Alco pada Rabu, (5/7/2023).
Konferensi Pers Alco saat ini cukup berbeda, karena dibarengi dengan kegiatan Bazaar UMKM dan Gelar Pangan Murah guna untuk membantu para pelaku UMKM dan masyarakat sekitar.
Konferensi Pers dihadiri oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Sektoral, Titik Anas, bersama dengan para pimpinan Unit Eselon II dilingkungan Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Banten yaitu Kepala Kanwil Ditjend Bea dan Cukai Banten, Kepala Kanwil Ditjend Pajak Banten, Kepala Kanwil Ditjend Kekayaan Negara Banten, Kepala KPU Bea Cukai Soekarno Hatta, dan Direktur Politeknik Keuangan Negara/Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN STAN). Dihadiri pula oleh Pemerintah Daerah Provinsi Banten, dan para awak media.
Saat Konferensi Pers, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal menyampaikan bahwa, Realisasi APBN di Banten Tumbuh Postitif, Pertumbuhan Ekonomi Banten Ekspansif dan Pengendalian Inflasi Kian Baik di Tengah Perlambatan Global.
Hal tersebut di sebabkan karena makro dan kesejahteraan pertumbuhan ekonomi Banten pada Q1 2023 berbalik arah dari sebelumnya melambat pada Q4 2022 di angka 4.03% menjadi menguat tajam di angka 4,68%.
“Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 5% di Q1 2023, ini relatif lebih baik dibanding negara berkembang lainnya. Inflasi juga mengalami penurunan hingga di angka 4% pada bulan Mei yang merupakan kabar baik buat kita.” Lanjut Titik Anas.
Sementara itu Kepala Kanwil Ditjend Perbendaharaan Banten sekaligus Kepala Satker Kementerian Keuangan Provinsi Banten menyampaikan terkait kebijakan Dana Alokasi Umum (DAU) saat ini. “Kebijakan baru DAU disambut positif oleh Kepala Daerah dengan melakukan refocusing APBD.
Manfaat kebijakan baru ini adalah DAU lebih banyak diterapkan untuk kegiatan yang berdampak langsung pada masyarakat, karena sekarang DAU dibagi menjadi 2 (dua) yaitu yang ditentukan pengguna dan tidak ditentukan pengguna. Kami terus mendorong Pemerintah Daerah untuk meningkatkan realisasi belanja terutama untuk yang non fisik.” Ujar Sugiyarto.(Red)
