itoday.id | Tangerang Selatan – Perwakilan Kementerian Keuangan Banten kembali melakukan updating capaian kinerja sepanjang bulan April 2023 pada konferensi pers yang dilakukan secara daring melalui ruang zoom kepada awak media dan masyarakat, Senin (29/5/2023).
Konferensi Pers kali ini disampaikan oleh Gatot Sugeng Wibowo Kepala KPU Bea dan Cukai Soekarno Hatta.
Dihadiri pula oleh para pimpinan Unit Eselon II dilingkungan Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Banten yaitu Kepala Kanwil Perbendaharaan Banten selaku Kepala Perwakilan Kemenkeu Banten, Kepala Kanwil Bea dan Cukai Banten, Kepala KanwilDitjend Pajak Banten, Kepala Kanwil Ditjend Kekayaan Negara Banten, dan Direktur Politeknik Keuangan Negara/Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN STAN). Ikut hadir Kepala Perwakilan Bank Indonesia Banten dan Kepala BPKAD Provinsi Banten, serta Local Expert dari Dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Kepala KPU Bea dan Cukai Soekarno Hatta menyampaikan, Perkembangan Ekonomi Makro di Banten, sampai dengan akhir kuartal I 2023 tumbuh solid, PDRB Banten tumbuh sebesar 4,68 % (yoy), berkat pertumbuhan ekonomi yang solid. Produk Domestik Regional Bruto Banten pada triwulan I Tahun 2023 mencapai Rp198,46 triliun berdasarkan harga berlaku. Pulihnya mobilitas mendorong aktivitas dunia usaha dan meningkatkan perekonomian Banten.
”Namun demikian, meski tumbuh positif, pertumbuhan ekonomi Banten 4,68% masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional 5,03% dan target Tahun 2023 sebesar 5,3%, serta belum mencapai level pertumbuhan ekonomi sebelum pandemi Covid-19. Pada tingkat regional Jawa, kontribusi ekonomi Banten mencapai 6,96 persen.” papar Gatot Sugeng Wibowo.
Dalam releasenya yang disebarkan kepada media, dilaporkan pula beberapa indikator kesejahteraan masyarakat di Banten memperlihatkan kondisi yang menggembirakan, dari sudut pembangunan manusia yang tercermin dari indeks pembangunan manusia (IPM), menunjukkan kemajuan secara konsisten dari tahun ke tahun. IPM Provinsi Banten periode 2022 sebesar 73,32 yang mengalami pertumbuhan 0,6 % dibandingkan periode tahun 2021. Namun perbaikan kesejahteraan masyarakat Banten dari sisi pembangunan manusia dan indikator makro ekonomi belum diikuti dengan penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat ketimpangan.
“Pada periode September 2022, persentase kemiskinan di Banten menempati posisi kedua dari bawah diantara provinsi lain di pulau Jawa. Sebanyak 6,24 % penduduk Banten termasuk kategori miskin, mengalami sedikit peningkatan yaitu sebesar 0,08 poin dari periode Maret 2022. Tingkat ketimpangan masyarakat di Banten yang diukur dengan Gini Rasio memperlihatkan pada periode September 2022 jurang ketimpangan yang semakin melebar, dibandingkan dengan periode Maret 2022 dan September 2022,” terangnya.
Sementara itu, disisi penerimaan kepabeanan dan cukai disebutkan bahwa hingga akhir bulan April 2023, kinerja penerimanan kepabeanan dan cukai mengalami peningkatan, namun tidak diikuti penerimaan Bea Keluar karena sepanjang bulan April tidak ada eksportasi CPO dan turunannya (penyumbang Bea Keluar).
“Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 4,17 Triliun atau sebesar 32,60 % dari target, dan mengalami pertumbuhan sebesar 5,71 % (yoy). Capaian realisasi penerimaan komponen Kepabeanan dan Cukai secara nominal bersumber dari penerimaan Bea Masuk (BM) Rp3,39 Triliun, Cukai Rp 0,7 Triliun, dan Bea Keluar (BK) Rp1,49 miliar,” jelasnya.
Dihubungi terpisah setelah konferensi pers Kepala Kanwil Bea dan Cukai Banten Rahmat Subagio menyampaikan, Kinerja komponen penerimaan Kepabeanan dan Cukai yang bersumber dari penerimaan Bea Masuk (BM) dan Cukai masing-masing tumbuh positif 4,74 persen (yoy) dan 15,74 persen (yoy). Sedangkan Bea Keluar (BK) terkontraksi 95,74 persen (yoy). Kinerja positif Bea Masuk didorong oleh membaiknya kinerja impor nasional, terutama barang konsumsi dan kebutuhan bahan baku Industri, barang modal dan barang konsumsi.
“Kemudian penerimaan Cukai tumbuh positif dipengaruhi oleh kebijakan relaksasi (pembukaan) daerah tujuan wisata, extra effort kegiatan pengawasan di bidang cukai. Sementara itu penerimaan cukai sendiri diperoleh dari cukai Hasil Tembakau (HT), Etil Alkohol (EA), dan Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA).” Lanjut Rahmat Subagio.
Masih dalam release disebutkan bahwa, melanjutkan program penanggulangan Covid-19, Bea Cukai memberikan fasilitas dalam rangka penanggulangan Covid-19 berupa insentif fiskal impor alkes, dan insentif fiskal dunia usaha. Hingga 30 April 2023, tercatat fasilitas insentif fiskal impor alkes yang sudah diberikan sebesar Rp1,32 miliar untuk fasilitas bea masuk dan fasilitas pajak sebesar Rp10,2 miliar. Kemudian insentif fiskal untuk dunia usaha telah diberikan nilai pembebasan (fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor/Kite) sebesar Rp176,39 miliar dan nilai pengembalian (fasilitas Kite) sebesar Rp24,46 miliar.
“Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai selama bulan April 2023 di wilayah Banten turut dipengaruhi oleh kinerja ekspor dan impor. Kinerja ekspor Banten pada bulan April 2023 adalah USD 0,82 Miliar atau sampai dengan bulan April 2023 sebesar USD 6,42 Miliar. Ekspor didominasi Industri Barang Perhiasan dari Logam Mulia untuk Keperluan Pribadi, Industri Peralatan Komunikasi Lainnya, serta Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya,” tuturnya.
Kinerja impor di bulan April 2023 sebesar USD 2,61 Miliar atau sampai dengan akhir bulan April sebesar USD 12,24 Miliar. Impor di Banten didominasi impor oleh Industri Peralatan Komunikasi Lainnya, Industri Bahan Bakar dari Pemurnian dan Pengilangan Minyak Bumi, Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya. Kinerja ekspor impor bulan April 2023 tersebut masih melanjutkan rangkaian defisit neraca perdagangan Banten.
“Kanwil Bea Cukai Banten akan terus mengupayakan peningkatan penerimaan negara dari sektor penerimaan bea masuk dan cukai, dengan melakukan peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan kemampuan sumberdaya manusia dan peningkatan pengawasan,” ucap Rahmat Subagio.
Disamping itu dalam rangka mendorong peningkatan penerimaan devisa melalui ekspor, Kanwil Bea Cukai Banten mengupayakan peningkatan pelayanan kepada para stakeholdernya khususnya yang berorientasi ekspor yang menggunakan fasilitas kepabeanan dan cukai. Hal ini dilakukan dengan terus melakukan asistensi kepada para pengusaha dimaksud, agar permasalahan yang dihadapi dapat segera dicarikan jalan keluarnya. (Red)
