itoday.id | Serang – Gubernur Banten Andra Soni menegaskan komitmennya untuk memberantas praktik percaloan dalam rekrutmen tenaga kerja. Ia menyebut percaloan sebagai kejahatan yang harus ditindak tegas.
Hal itu disampaikan Andra Soni saat menghadiri peringatan May Day 2026 yang digelar Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh (ASPSB) Kabupaten Serang di lapangan PT Samator, Kawasan Modern Cikande, Minggu (3/5).
“Percaloan itu adalah kejahatan. Kami bersama Kapolda Banten sepakat akan menindak siapapun yang terlibat,” kata Andra.
Ia mengakui praktik percaloan tenaga kerja masih menjadi persoalan di tengah masyarakat, meski kerap sulit dibuktikan. Karena itu, ia meminta peran aktif seluruh pihak untuk melaporkan jika menemukan praktik tersebut.
“Masyarakat jika menemukan percaloan segera laporkan ke aparat penegak hukum agar bisa ditindak,” ujarnya.
Menurut Andra, pemberantasan percaloan membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Ia menyebut Pemerintah Provinsi Banten telah membentuk desk ketenagakerjaan yang melibatkan kepolisian. Sementara di tingkat daerah, Pemkab Serang juga telah membentuk satuan tugas (satgas) untuk menangani pungutan liar dan percaloan.
“Ibu Bupati sudah membentuk Satgas, kami di provinsi juga sudah ada desk ketenagakerjaan yang melibatkan Kapolda,” katanya.
Selain itu, Andra juga menyatakan akan menindaklanjuti rekomendasi Presiden Prabowo Subianto terkait isu ketenagakerjaan yang disampaikan dalam peringatan May Day di Jakarta, sesuai kewenangan pemerintah daerah.
Di kesempatan yang sama, Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah berharap momentum May Day dapat mendorong terciptanya iklim industri yang kondusif.
“Kami sudah membentuk Satgas Pungli dan beberapa sudah ditindak. Ke depan harus terus digalakkan untuk meminimalisir percaloan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua ASPSB Kabupaten Serang Asep Saefullah mendesak pemerintah daerah untuk serius menindak praktik percaloan dan pungutan liar yang dinilai sudah lama meresahkan pekerja.
“Praktik ini terjadi di banyak sektor industri, baik melibatkan pihak internal maupun eksternal,” katanya.
Ia berharap komitmen pemerintah benar-benar diwujudkan melalui langkah konkret di lapangan agar masyarakat mendapatkan akses kerja yang adil dan transparan.
