itoday.id | Serang – Gubernur Banten Andra Soni menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam menjamin pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat. Melalui program prioritas Banten Cerdas, Pemprov memperluas kebijakan Sekolah Gratis sebagai upaya pemenuhan hak dasar warga atas pendidikan.
Hal itu disampaikan Andra saat memimpin Upacara Hari Pendidikan Nasional 2026 di Lapangan Kantor Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (4/5). Ia menekankan pemerataan pendidikan menjadi kunci mewujudkan masyarakat Banten yang maju, adil merata, dan bebas korupsi.
“Pemprov Banten akan terus melaksanakan program-program untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada anak-anak Banten agar mendapatkan hak pendidikan,” ujar Andra.
Program Sekolah Gratis yang mulai dijalankan pada 2025, kata Andra, akan terus diperluas pada 2026 dengan berbasis evaluasi. Langkah ini dilakukan agar kebijakan tepat sasaran dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Tahun pertama kita laksanakan, tahun ini kita evaluasi agar Program Sekolah Gratis semakin efektif dan dirasakan langsung manfaatnya,” katanya.
Tak hanya memperluas akses, Pemprov Banten juga mendorong peningkatan kualitas sekolah mitra. Menurut Andra, pemerataan pendidikan tidak hanya soal akses, tetapi juga kualitas layanan pendidikan yang diterima siswa.
Dalam upaya memperluas jangkauan, Pemprov Banten juga mulai menjajaki kerja sama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama untuk mengakomodasi sekolah berbasis keagamaan, khususnya Madrasah Aliyah (MA).
“Kita ingin memastikan bahwa anak-anak yang memilih pendidikan berbasis agama juga mendapatkan kesempatan yang sama,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Jamaludin mengatakan implementasi perluasan Program Sekolah Gratis, termasuk untuk Madrasah Aliyah, ditargetkan mulai berjalan pada Juli 2026.
“Kami sedang berkoordinasi dengan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten. Insya Allah pelaksanaan dimulai bulan Juli,” ujarnya.
Ia menjelaskan, skema pembiayaan program masih dalam tahap penghitungan dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran daerah. Besaran bantuan akan disesuaikan dengan rata-rata biaya pendidikan di masing-masing sekolah.
Program ini ditujukan untuk memastikan tidak ada anak di Banten yang putus sekolah karena kendala ekonomi. Dalam pelaksanaannya, sekolah mitra wajib menggratiskan biaya utama pendidikan seperti SPP dan biaya operasional lainnya.
Pemprov Banten juga akan terus mengevaluasi efektivitas program tersebut. Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah tidak segan menghentikan kerja sama dengan sekolah terkait.
“Harapannya, semua anak harus sekolah. Tidak boleh ada yang tidak sekolah hanya karena masalah biaya,” tegas Andra.
