itoday.id | Serang – Gubernur Banten Andra Soni menegaskan pentingnya komitmen semua pihak dalam menjaga kondusivitas wilayah demi mendukung pertumbuhan investasi di Provinsi Banten. Hingga triwulan III tahun 2025, realisasi investasi di Banten telah mencapai Rp91 triliun atau 75 persen dari target Rp119 triliun. Pada triwulan II, pertumbuhan ekonomi Banten juga tercatat positif sebesar 5,33 persen.
Hal itu disampaikan Andra Soni saat membuka Rapat Koordinasi Bersama Tim Terpadu Nasional Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Rabu (5/11). Rapat yang mengusung tema “Penguatan Sinergi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Politik dalam Menjaga Keamanan, Iklim Investasi, dan Stabilitas Ekonomi Nasional” ini dihadiri oleh berbagai unsur pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan.
“Pemerintah Provinsi Banten menyambut baik forum ini sebagai ruang publik bagi seluruh pemangku kepentingan untuk membangun kesadaran bersama bahwa organisasi kemasyarakatan dan politik memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban dan arah pembangunan bangsa,” ujar Andra Soni.
Menurutnya, pembinaan dan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan merupakan upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait. Tujuannya agar organisasi dapat berperan konstruktif, menjaga ketertiban umum, serta berkontribusi terhadap pembangunan daerah dan nasional.
“Kita ketahui bersama, stabilitas keamanan dan kepastian hukum merupakan prasyarat utama bagi tumbuhnya iklim investasi yang kondusif,” tegas Andra.
Ia menambahkan, sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, TNI, Polri, Kejaksaan, intelijen, serta masyarakat perlu terus diperkuat agar pengawasan tidak berjalan sektoral, melainkan terkoordinasi dan berorientasi pada stabilitas nasional.
Lebih lanjut, Andra menyebut Banten memiliki daya tarik kuat sebagai tujuan investasi karena letaknya yang strategis sebagai penyangga Daerah Khusus Jakarta dan penghubung antara Pulau Jawa dan Sumatera, ditunjang sumber daya alam serta infrastruktur yang memadai.
“Pemprov Banten senantiasa bersinergi untuk mewujudkan keamanan, ketenteraman, dan stabilitas daerah guna mendukung akselerasi pembangunan, terutama di sektor investasi,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Andra juga memaparkan sejumlah program prioritas Pemprov Banten. Di antaranya, Program Sekolah Gratis bagi lebih dari 65 ribu peserta didik di 814 SMA, SMK, dan SLB; Program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) dengan 60 titik jalan desa yang dibangun sepanjang 2025; peningkatan layanan kesehatan melalui pengoperasian RSUD Uwes Qorny Cilograng di Lebak dan RSUD H. Muhammad Irsyad Djuwaeli Labuan di Pandeglang; serta pemberian bantuan keuangan Rp100 juta untuk 1.238 desa.
Pemprov Banten juga mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan 418 satuan layanan dan 1,3 juta penerima manfaat, Cek Kesehatan Gratis yang sudah dimanfaatkan lebih dari 2,5 juta warga, serta pengoperasian tiga Sekolah Rakyat di Tangerang Selatan, Lebak, dan Serang. “Kami juga telah meresmikan 1.551 Koperasi Merah Putih di seluruh wilayah Banten,” ungkap Andra.
Sementara itu, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengapresiasi pencapaian program Pemprov Banten serta dukungannya terhadap program prioritas nasional. Ia menekankan pentingnya kerukunan dan kekompakan dalam menyukseskan 12 program Presiden Prabowo, mulai dari ketahanan pangan, pembangunan rumah, pendidikan, kesehatan, hingga pengelolaan sampah.
“Pertemuan hari ini menjadi bagian dari kerja bersama menuju Indonesia Emas 2045,” kata Bahtiar.
Rapat koordinasi tersebut diikuti oleh para kepala Kesbangpol provinsi se-Indonesia, kepala Kesbangpol kabupaten/kota se-Banten, serta pengurus partai politik dan organisasi kemasyarakatan di wilayah Banten.
