itoday.id | Lebak – Proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 di SMA Negeri se-Banten diklaim berjalan lebih transparan dan akuntabel. Panitia penerimaan siswa baru pun mengaku kini lebih leluasa menolak berbagai bentuk intervensi maupun praktik titip-menitip calon siswa.
Hal itu disampaikan Ketua Panitia SPMB SMAN 1 Rangkasbitung, Wiwit Keswari, saat berdialog dengan Gubernur Banten Andra Soni di SMAN 1 Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Senin (22/6/2026).
Wiwit menilai pelaksanaan SPMB tahun ini lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena sistem yang diterapkan mampu menutup celah kecurangan dalam proses seleksi.
“Semua sudah sangat transparan dan akuntabel. Tidak ada yang bisa main-main. Itu pasti ketahuan karena sistemnya menolak,” kata Wiwit.
Meski begitu, ia mengaku masih menerima sejumlah telepon dari pihak yang meminta bantuan agar calon siswa tertentu dapat diterima di sekolah tersebut. Namun, seluruh permintaan itu ditolaknya dan diarahkan untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.
“Saya mempersilakan mendaftar melalui sistem dan pilihan jalur yang sudah tersedia. Kalau ada yang kurang jelas, bisa konsultasikan ke petugas kami di sekolah atau melalui hotline yang sudah kami sosialisasikan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala SMAN 1 Rangkasbitung Heri Fasa menjelaskan, sekolahnya menyediakan kuota sebanyak 214 siswa yang terbagi dalam enam rombongan belajar (rombel). Hingga saat ini, jumlah pendaftar telah mencapai sekitar 350 orang.
Untuk jalur domisili lingkungan, kata Heri, terdapat 84 pendaftar yang memperebutkan 43 kursi. Adapun jarak terjauh peserta yang terdata pada jalur tersebut mencapai 472 meter dari sekolah.
“Untuk zonasi wilayah mencakup Kecamatan Rangkasbitung, Cibadak, dan Karanganyar. Saat ini yang masih berproses adalah jalur afirmasi. Dari kuota 63 siswa, baru 15 yang mendaftar,” jelasnya.
Heri mengatakan pihak sekolah juga telah memberikan alternatif bagi calon siswa yang tidak lolos seleksi agar mendaftar ke sekolah swasta yang menjadi mitra Program Sekolah Gratis Pemprov Banten, seperti SMA Al Azhar, SMA PGRI, dan SMA Al Hidayah.
“Tahun ini jumlah pendaftar yang masuk lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Banten Andra Soni mengapresiasi sikap tegas panitia SPMB yang menolak segala bentuk intervensi. Ia bahkan meminta seluruh panitia melaporkan apabila ada pejabat maupun aparatur sipil negara (ASN) yang mencoba memengaruhi proses seleksi.
“Termasuk kalau ada pejabat atau ASN yang intervensi, laporkan saja ke saya langsung, nanti saya akan ambil tindakan,” tegas Andra.
Menurutnya, komitmen mewujudkan SPMB yang transparan dan berkeadilan telah menjadi perhatian Pemprov Banten sejak awal masa kepemimpinannya. Untuk mengakomodasi kebutuhan pendidikan, Pemprov Banten juga menjalankan Program Sekolah Gratis yang melibatkan sekitar 801 sekolah swasta serta menyediakan 10 ribu kuota bagi Madrasah Aliyah.
Andra menegaskan tidak boleh ada pihak yang mencampuri proses seleksi karena dapat merugikan siswa yang berhak mendapatkan kursi pendidikan.
“Siapa pun tidak boleh intervensi, termasuk gubernur. Semuanya harus mengikuti proses dan sistem yang sudah ada,” ujarnya.
Dukungan terhadap pelaksanaan SPMB yang transparan juga disampaikan Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim. Ia menilai upaya menciptakan pemerataan akses pendidikan harus mendapat dukungan dari seluruh pihak.
“Ini adalah niat yang sangat mulia dan seluruh pihak terkait harus mendukung itu,” kata Fahmi.
