itoday.id | Serang – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (Kanwil Ditjen Imigrasi) Banten dan Polda Banten resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk optimalisasi Program Desa Binaan dalam rangka pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM). Penandatanganan digelar di Mako Polda Banten, Rabu (19/11/2025).
Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman (MoU) antara Kapolri dan Menteri Imigrasi serta Pemasyarakatan RI yang ditandatangani pada 4 Agustus 2025 lalu. PKS ditandatangani oleh Kakanwil Ditjen Imigrasi Banten, Felucia Sengky Ratna, dan Kapolda Banten, Irjen Pol Hengki.
Kakanwil Felucia menyebut kerja sama ini menjadi langkah konkret implementasi MoU di tingkat daerah.
“Program Desa Binaan yang kita kolaborasikan ini adalah instrumen strategis dalam pencegahan kejahatan lintas negara, terutama TPPO dan TPPM. Desa binaan menjadi benteng pertahanan paling depan,” ujarnya.
Kapolda Banten Irjen Pol Hengki menegaskan bahwa sinergi Polri dan Imigrasi penting untuk memperkuat penegakan hukum.
“PKS ini jadi pedoman kerja di lapangan. Tidak hanya soal penindakan, tapi juga pencegahan, peningkatan kapasitas SDM, serta pemanfaatan sarana prasarana bersama. Dengan langkah ini, efektivitas pemberantasan TPPO dan TPPM di Banten akan meningkat signifikan,” katanya.
Ruang lingkup kerja sama ini mencakup pertukaran data dan informasi, pencegahan serta penegakan hukum tindak pidana lintas negara, pengawasan dan pembinaan kepolisian khusus serta PPNS, hingga pemanfaatan kapasitas SDM dan sarana prasarana.
Melalui PKS ini, Program Desa Binaan Imigrasi akan dioptimalkan sebagai upaya pencegahan dini (early warning system) terhadap potensi TPPO dan TPPM di wilayah Banten.
