itoday.id | Serang – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan kunjungan kerja ke Kelurahan Pancur, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Banten, Kamis (19/11/2026). Dalam kunjungan tersebut, Maruarar berdialog langsung dengan sejumlah ibu-ibu penerima pembiayaan usaha dari program PNM Mekaar.
Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) merupakan pembiayaan modal usaha berbasis kelompok yang disertai pendampingan bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro.
Dalam kesempatan itu, Maruarar bertemu dengan sejumlah nasabah yang telah mendapatkan pembiayaan dengan skema bunga 8 persen flat per tahun.
Penurunan bunga tersebut merupakan bagian dari perluasan program pembiayaan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui skema Mekaar atau Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS). Program ini mulai diterapkan secara nasional pada November 2026.
Sebelumnya, bunga pembiayaan Mekaar berkisar 18-25 persen per tahun. Dengan skema baru, bunga diturunkan menjadi 8 persen flat per tahun untuk meringankan beban angsuran nasabah,”ujar Maruar.
Maruar mengatakan, Dalam kunjungan tersebut, terdapat lima nasabah PNM Mekaar yang hadir dan menerima pembiayaan dengan skema bunga 8 persen.
Mereka di antaranya Saadah yang memperoleh plafon pembiayaan Rp 6 juta untuk usaha ayam potong dengan tenor 26 bulan dan angsuran Rp 250 ribu.
Kemudian Ojah Jaojah mendapatkan pembiayaan Rp 7 juta untuk usaha bakso dengan angsuran Rp 291 ribu selama 26 bulan.
Selanjutnya Toyibah memperoleh pembiayaan Rp 6 juta untuk usaha sayuran keliling dengan angsuran Rp 250 ribu. Ratu Nurjanah mendapatkan Rp 10 juta untuk usaha buah-buahan dengan angsuran Rp 416 ribu.
Sementara Sumiyati memperoleh pembiayaan Rp 6 juta untuk usaha makanan dengan angsuran Rp 250 ribu.
Selain berdialog dengan nasabah PNM Mekaar, dalam kunjungan tersebut juga dilakukan penyerahan sertifikat tanah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Total ada 10 orang penerima sertifikat gratis, terdiri dari delapan penerima program bedah rumah di Kabupaten Serang dan dua penerima dari Kota Serang.
Program sertifikasi tanah gratis ini merupakan kolaborasi Kementerian PKP dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Kementerian PKP bertugas menyiapkan dan menyampaikan data masyarakat penerima bantuan peningkatan kualitas rumah melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah. Sementara ATR/BPN melaksanakan proses pendaftaran tanah hingga penerbitan sertifikat.
Program tersebut bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas kepemilikan tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah,”ujarnya.
Selain mengurangi potensi sengketa pertanahan, sertifikat juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkan tanah secara lebih produktif sesuai ketentuan yang berlaku.
Adapun proses sertifikasi dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari pendataan dan pengusulan penerima, verifikasi data, pengukuran dan pemetaan tanah, pemeriksaan data fisik dan yuridis, hingga penerbitan sertifikat.
Masyarakat yang menjadi calon penerima program perlu menyiapkan dokumen identitas seperti KTP, Kartu Keluarga, SPPT PBB, serta bukti penguasaan tanah sesuai status kepemilikannya.
Pemerintah juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan program sertifikasi tanah gratis. Warga diminta tidak mudah percaya kepada pihak yang menjanjikan penerbitan sertifikat dengan meminta sejumlah imbalan,”ujar Maruarar.
Di sela kunjungan tersebut, Maruarar juga menemui Hasan Basri, salah satu warga penerima bantuan program bedah rumah.
Hasan mengaku bersyukur rumah yang sebelumnya berdinding bilik kini sudah direnovasi menjadi hunian yang lebih layak. Sebelumnya, dia bersama istri dan seorang anaknya tinggal di rumah sederhana tanpa kamar tidur maupun kamar mandi.
“Saya alhamdulillah rumahnya sudah bagus. Awalnya hanya bilik, sekarang sudah bagus seperti ini, sudah layak,” kata Hasan.
Hasan bercerita, keluarganya sempat tinggal di rumah berdinding bilik selama satu tahun. Bahkan, sebelum mendapatkan bantuan, dia dan keluarganya belum memiliki kamar mandi sehingga harus menumpang mandi di rumah orang tuanya.
Dia menyebut mendapatkan bantuan pemerintah sebesar Rp 20 juta. Dana tersebut digunakan untuk membeli material bangunan sebesar Rp 17,5 juta dan membayar upah tukang Rp 2,5 juta.
Hasan yang sehari-hari bekerja di toko sembako itu mengaku bantuan tersebut sangat membantu keluarganya mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak.
“Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Bapak Menteri PKP atas bantuan rumah ini,” ujarnya.
Hasan berharap program bedah rumah dapat terus dilanjutkan karena masih banyak masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni.
“Harapannya semoga program ini terus berkelanjutan karena masih banyak rumah-rumah yang tidak layak.

















