itoday. id | Tangerang – Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang, Kamis (22/1/2026). Kunjungan ini bertujuan mengevaluasi sekaligus mendorong peningkatan sistem keimigrasian di wilayah dengan mobilitas penduduk dan aktivitas orang asing yang tinggi seperti Kota Tangerang.
Rombongan DPR RI disambut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten Felucia Sengky Ratna bersama Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang Hasanin, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang I Gusti Agung Komang Artawan, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon Aditya Putranto, serta jajaran pejabat imigrasi se-Banten.
Agenda diawali dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Novotel Tangerang, Tangcity Superblock. Rapat dibuka pejabat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, lalu dipimpin Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso. Dalam kesempatan itu, Sugiat menjelaskan maksud dan tujuan kunjungan serta memperkenalkan anggota tim.
Pada sesi utama, Hasanin memaparkan materi bertajuk “Evaluasi dan Peningkatan Sistem Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang”. Paparan tersebut memuat gambaran pelaksanaan kebijakan, capaian kinerja pelayanan dan pengawasan, hingga kompleksitas wilayah kerja yang menjadi tantangan utama.
Materi itu menjadi dasar pendalaman dan tanya jawab antara anggota Komisi XIII DPR RI dan jajaran imigrasi untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kinerja, tantangan, serta upaya peningkatan kualitas layanan dan pengawasan.
Usai RDP, tim Komisi XIII DPR RI meninjau langsung layanan keimigrasian di Kantor Imigrasi Tangerang. Peninjauan dilakukan untuk melihat implementasi pelayanan kepada masyarakat serta memastikan kesesuaian antara kebijakan, sistem, dan praktik di lapangan.
Melalui kunjungan kerja spesifik ini, diharapkan koordinasi dan sinergi DPR RI dengan Direktorat Jenderal Imigrasi kian kuat demi mewujudkan pelayanan keimigrasian yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat serta pembangunan nasional.
