itoday.id, Jakarta | Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional memastikan pemerintah sudah mengalokasikan belanja fiskal yang memadai untuk pengadaan dan peredaran vaksin COVID-19.

“Kami persiapkan, kalau implementasinya butuh waktu kami memastikan bahwa untuk tahun depan kita memiliki ruang fiskal yang cukup. Dan kami sudah persiapkan, sudah mengajukan, dan kami sudah anggarkan ruang fiskal yang cukup,” kata Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional Budi Gunadi Sadikin dalam konferensi pers daring dari Kantor Presiden, Jakarta, Rabu.

Selain belanja anggaran untuk vaksin, Budi Gunadi Sadikin juga memastikan pemerintah telah menyediakan ruang fiskal yang cukup untuk belanja stimulus dalam penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional dalam RAPBN 2021.

Untuk tahun ini pemerintah sudah mengalokasikan anggaran penanganan pandemi COVID-19 dan PEN sebesar Rp695,2 triliun. Dari total anggaran itu, kata Budi, masih banyak ruang belanja yang belum terserap optimal. Maka itu, pemerintah akan mengoptimalkan terlebih dahulu anggaran penanganan COVID-19 dan PEN yang sudah disediakan.

“Stimulus yang sudah disiapkan Rp695 triliun itu belum terpakai semua. Jadi kita masih punya ruang yang cukup banyak untuk bisa memberikan stimulus fiskal mengganjal kelambatan ekonomi karena memang tidak adanya kontak fisik akibat pandemi ini,” ujar Budi Gunadi Sadikin.

Budi mengingatkan masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 karena sampai saat ini vaksin masih dalam proses uji klinis. Kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan menjadi salah satu kunci dalam penanganan pandemi COVID-19 dan PEN di Tanah Air.

“Kalau misalnya agak lambat ditemukan vaksinnya, saya sampaikan bahwa dengan disiplin kesehatan yang baik, saya tidak bosan ulangi ini. Dengan kembalikan rasa aman, dengan rajin cuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Harusnya secara bertahap kita mulai beraktivitas dengan perubahan perilaku yang berbeda,” ujar Wakil Menteri I BUMN itu.

Pemerintah saat ini sedang memfinalisasi RAPBN 2021. Pidato nota keuangan RAPBN 2021 akan dibacakan Presiden Joko Widodo pada 14 Agustus 2020. Pemerintah telah mengusulkan defisit anggaran dalam RAPBN 2021 sebesar 5,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), guna mendukung belanja program prioritas, termasuk penanganan dampak COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Penulis : Red