itoday.id, Jakarta | Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menegaskan besaran defisit 5,5 persen dalam RAPBN 2021 untuk menekan laju kemiskinan dan pengangguran sebagai dampak pandemi COVID-19.

“Dua hal ini yang ingin kita atasi karena itu banyak program sifatnya sosial untuk menghindari dua itu (kemiskinan dan pengangguran),” katanya dalam jumpa pers nota keuangan dan RAPBN 2021 di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, pertambahan anggaran dengan defisit itu juga dalam rangka menciptakan lapangan kerja yang diarahkan padat karya tunai seperti di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Desa.

Harapannya, kata dia, kemiskinan dan pengangguran bisa direm agar tidak semakin meningkat sebagai imbas COVID-19 yang terjadi sejak Maret 2020 di Indonesia.

Dalam RAPBN 2021 defisit anggaran direncanakan sekitar 5,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) atau sebesar Rp971,2 triliun.

Defisit ini lebih rendah dibandingkan defisit anggaran 2020 sebesar 6,34 persen dari PDB atau Rp1.039,2 triliun.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kesempatan yang sama memaparkan kemiskinan dan pengangguran tahun 2021 diperkirakan meningkat akibat pandemi COVID-19.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2020 tingkat kemiskinan mencapai 9,78 persen atau naik 056 persen dibandingkan periode September 2019.

Pandemi COVID-19, lanjut dia, menghentikan tren penurunan tingkat kemiskinan yang berlangsung sejak 2016 dan terdapat 1,63 juta orang miskin baru dibandingkan September 2019.

Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka Februari 2020 sebelum COVID-19 menurun menjadi 4,99 persen. Namun pandemi ini mengakibatkan tambahan pengangguran sebanyak 1,76 juta pekerja hingga Mei 2020.

Pada 2021, pemerintah akan memperbaiki tingkat kemiskinan dengan target 9,2-9,7 persen dan tingkat pengangguran 7,7 hingga 9,1 persen.

Penulis : Red