itoday.id | Serang – Setahun pertama kepemimpinan Gubernur Banten Andra Soni bersama Wakil Gubernur Dimyati Natakusumah mencatatkan capaian positif pada sejumlah indikator makro pembangunan daerah. Beberapa indikator bahkan melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan berada di atas capaian nasional.
Pada 2025, RPJMD Provinsi Banten menetapkan delapan target dari sembilan indikator makro. Indikator tersebut merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kinerja ekonomi, sosial, dan pembangunan daerah yang dirilis setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Indikator makro itu meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, persentase penduduk miskin, gini ratio, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), kontribusi PDRB terhadap nasional, serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
Sepanjang 2025, IPM Provinsi Banten mencapai 77,25 poin. Angka tersebut melampaui target RPJMD sebesar 76,50 dan menempatkan Banten dalam tujuh besar nasional kategori IPM tinggi.
Dari sisi ekonomi, pertumbuhan Banten pada 2025 tercatat 5,37 persen secara year-on-year. Realisasi itu melampaui target RPJMD 2025 sebesar 5,20 persen dan melanjutkan tren positif setelah pada 2024 ekonomi Banten tumbuh 4,79 persen.
Pertumbuhan ekonomi ditopang sektor industri pengolahan, konstruksi, dan pertanian yang tetap stabil sebagai motor penggerak utama. Kondisi ini sejalan dengan realisasi investasi yang meningkat signifikan menjadi Rp 130,2 triliun pada 2025, dibandingkan Rp 105,64 triliun pada 2024.
Di sektor ketenagakerjaan, jumlah penduduk bekerja di Banten meningkat menjadi 5,80 juta orang pada Februari 2025. Sementara itu, angka kemiskinan terealisasi 5,51 persen, mendekati target RPJMD sebesar 5,50 persen.
PDRB per kapita Provinsi Banten pada 2025 mencapai Rp 74,67 juta atau 103 persen dari target RPJMD sebesar Rp 72,35 juta. Adapun kontribusi PDRB Banten terhadap PDRB nasional mencapai 3,96 persen dari target 4 persen.
Capaian positif juga terjadi pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang terealisasi 69,12, melampaui target RPJMD sebesar 66,92.
Capaian indikator makro tersebut turut didukung penguatan tata kelola pemerintahan. Pemerintah Provinsi Banten tercatat sembilan kali berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) APBD.
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2025 meningkat menjadi 3,69 dengan kategori sangat baik. Nilai Integritas Pemerintah Daerah melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 juga mencapai 73,22.
Selain itu, berdasarkan hasil Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) 2025, Provinsi Banten meraih kualifikasi “Sangat Baik”. Banten juga kembali memperoleh predikat Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 dengan skor 96,45.
Dalam evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan, Provinsi Banten masuk 10 besar nasional. Banten berada di peringkat kesembilan dari 34 provinsi dengan status kinerja tinggi dan meraih kategori A (Sangat Baik) dalam Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2025.
