Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example floating
Example 728x250
News

PSI Sebut APBD DKI 2020 Terancam Defisit Rp 10,7 Triliun

×

PSI Sebut APBD DKI 2020 Terancam Defisit Rp 10,7 Triliun

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

itoday.id, Jakarta | Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menyoroti adanya defisit rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD DKI 2020. PSI menyebut akan terjadi defisit sebesar Rp 10,7 triliun.

“Terjadi pengurangan di setiap komisi tapi catatan penting, kita terancam defisit Rp 10,7 triliun,” ucap Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad saat menggelar konferensi pers di gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2019).

Example 300x600

Idrus menjelaskan, berdasarkan perhitungan PSI, defisit ini terjadi karena adanya defisit belanja dan defisit pajak. Menurutnya, defisit belanja terjadi sebanyak Rp 4,9 triliun dan defisit pajak Rp 5,8 triliun.

“Itu adalah perhitungan kami dari dua sisi, dari defisit belanja sebesar Rp 4,9 triliun dan defisit pajak Rp 5,8 triliun,” kata Idris.

Defisit pendapatan ini menurutnya ada kesalahan penghitungan terhadap sektor pendapatan dan belanja. Menurut Idris, di beberapa komisi, pembahasan anggaran diputuskan untuk dipotong dan menjadi berkurang, namun justru banyak kegiatan lain bertambah.

“Defisit di sisi pendapatan yang artinya miss-perhitungan, terhadap proteksi pendapatan dan belanja. Kalau belanja kan tadi ada penambahan dan pengurangan, di rapat-rapat komisi ada penambahan dan pengurangan kegiatan. Jadi ada anggaran berkurang tapi banyak yang bertambah,” kata Idris.

PSI melakukan perhitungan realisasi pendapatan pajak dengan cara melihat tren realisasi pajak dari tahun ke tahun. Hasilnya, kata Idurs, realisasi pajak pada 2020 diperkirakan hanya mencapai Rp 43,7 triliun.

“Jika melihat tren dari tahun ke tahun, kami memperkirakan realisasi pajak tahun 2020 adalah Rp 43,7 triliun. Jika prediksi kami ini benar, maka tahun 2020 akan ada defisit pendapatan pajak sebesar Rp 5,8 triliun,” jelas Idris.

Lebih jauh, Idris juga menyoroti pos belanja di anggaran tahun 2020 yang masih jauh melebihi proyeksi pendapatan. “Saat Pemprov DKI menurunkan target pendapatan menjadi Rp 89,4 triliun, ternyata pos belanja masih Rp 95,9 triliun. Kemudian, setelah dibahas di DPRD selama kurang lebih 2 minggu, ternyata anggaran belanja masih pada posisi Rp 94,3 trilliun. Artinya, jika dibandingkan dengan target pendapatan Rp 89,4 triliun, postur belanja masih membengkak Rp 4,9 triliun,” jelasnya.

Pada tahun 2019, Pemprov DKI harus membatalkan sejumlah program prioritas karena defisit anggaran, misalnya untuk pengendalian banjir dan rehabilitasi sekolah. “Defisit pada tahun 2020 akan jauh semakin lebar. Jika defisit pendapatan pajak digabungkan dengan defisit anggaran belanja, maka nanti APBD 2020 terancam defisit Rp 10,7 triliun. Besar pasak daripada tiang,” ungkap Idris.

Di sisi lain, PSI menilai masih adanya pemborosan anggaran di beberapa komisi. Salah satunya terdapat pada Komisi A terkait anggaran Damkar yang dinilai belum menjadi skala prioritas. Serta ada pemborosan di Komisi E, terkait anggaran Formula E.

“Komisi A, paling besar di Damkar kami melihat ini belum menjadi skala prioritas,” ujar anggota DPRD F PSI August Hamonangan.

PSI mengusulkan tiga solusi agar rancangan anggaran tahun 2020 lebih kredibel dan tepat sasaran.

Pertama, postur belanja masih bengkak Rp 4,9 T, sehingga Gubernur Anies Baswedan harus menyisir ulang kegiatan yang tidak sesuai dengan Perda RPJMD dan Pergub Kegiatan Strategis Daerah (KSD). Contohnya adalah kegiatan Formula E menyedot uang rakyat sekitar Rp 1,2 triliun, tapi pendapatan tapi hanya Rp 50 miliar.

Kedua, Pemprov DKI harus lebih cermat menghitung target pendapatan. Badan Pendapatan dan Retribusi Daerah (BPRD) memiliki sistem untuk memodelkan proyeksi pendapatan. PSI meminta agar BPRD bersedia membuka model simulasinya agar semua pihak mengetahui apa saja asumsi yang dipakai sehingga target pajak tahun 2020 sangat tinggi.

Solusi berikutnya, Idris menyarankan agar Gubernur Anies melakukan konsolidasi birokrasi internal. “Agar perencanaan anggaran tidak liar, kembalikan peran Bappeda menjadi ‘supervisor’ penyusunan anggaran. Jangan sampai Bappeda cuma jadi tukang catat usulan SKPD,” tandasnya.

Selain itu, Idris juga menyadari bahwa tenggat waktu pembahasan anggaran kian sempit. “Kondisi perencanaan anggaran di DKI Jakarta masih jauh dari ideal. Ada potensi defisit Rp 10,7 triliun yang harus segera ditangani. Oleh karena itu, kalau memungkinkan kami meminta kebijaksanaan dari Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan perpanjangan waktu,” pungkasnya.

Penulis : Red

 

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *